JAYAPURA, KABARTANAHMERAH.COM – Melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian, Komisioren KPU RI Idham Holik, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Asops Kapolri Irjen Polisi Verdianto I. Bitticaca dan Pangkogabwilhan Letjen TNI. Richard T.H.Tampubolon.
Konferensi pers Menko Polhukam RI Hadi Tjahjanto bersama Mendagri Tito Karnavian usai Rakor jelang Pilkada di Wiyah Papua yang berlangsung di Aston Hotel Jayapura, Rabu 29 Mei 2024 (Dok lintaspapua.com/SR)
Bersama 6 (enam) Penjabat Gubernur se -Tanah Papua, Tokoh Agama, Tokoh Adat, perwakilan Partai Politik, TNI -Polri serta pihak -pihak terkait menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Tanah Papua.
Guna membahas segala persiapan – persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota secara serentak pada 27 November 2024 mendatang khususnya di Wilayah Papua.
Dari 6 Provinsi diantarnnya Papua Induk, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Menkopolhukam RI Hadi Tjahjanto kepada awak media bertempat di Aston Hotel Jayapura, Jl. Percetakan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu 29 Mei 2024 usai kegiatan Rakor.
Dirinya menyebutkan bahwa dari apa yang mereka bahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor). Pelaksanaan Pilkada serentak di Wilayah Papua dapat dilaksanakan sesui dengan tahapan -tahapan penyelenggara Pemilu.
Pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin keamanan, kondusifitas, dan kedamaia dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 27 November 2024.
“Apa yang kita laksanakan diantarnnya adalah optimalisasi, koordinasi, kolaborasi antara Pusat dan Daerah”,ungkapnya.
Yang berikutnya kata mantan Panglima TNI bintang empat itu menyebutkan, optimalisasi dukungan atas penyelenggaraan Pilkada yang melibatkan seluruh komponen bangsa untuk menjaga pelaksanaan dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan.
“Sehingga pelaksanaan Pilkada serentak bisa dilaksanakan dengan aman, lancar dan diantara Pemerintah dengan pihak penyelenggara Pemilu beserta seluruh masyarakat sangat di butuhkan untuk suksesnya Pilkada serentak Tahun 2024 di tanah Papua”,terang Hadi Tjahjanto.
Menkopolhukam tegaskan TNI -Polri akan mendukung permasalahan -permasalahan yang muncul seperti pengiriman logistik Pilkada ke daerah -daerah tertentu yang kaitanya dengan geografi setempat.
Pada kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjawab pertanyaan awak media terkait dari 6 Provinsi di Tanah Papua ini, mana yang dianggap paling rawan pada saat Pilkada nanti.
Mendagri menjelaskan secara umum potensi rawanya itu cukup signifikan karena Pilkada inikan secara serentak. Pihaknya berkaca dari Pemilu Nasional 14 Februari yang lalu.
Kata mantan Kapolda Papua tersebut ini, ada 2 Provinsi yang paling lambat dalam hitungan suara yaitu adalah Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
“Sehingga kami menganggap Papua Pegunungan dan Papua Tengah menjadi prioritas untuk menjadi atensi supaya bisa berjalan lancar baik dari segi logistik maupun Pembiayaan”,sebutnya.
Tito Karnavian juga berterima kasih kepada pihak Provinsi Papua induk yang telah menyelesaikan pembiayaan Pilkada dengan menyerahkan langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi Papua di Jayapura maupun kepada TNI -Polri.
“Artinya Provinsi induk sudah selesai dan untuk Papua Barat saya sudah minta kepada Pj Gubernurnya untuk segera selesaikan”,jelas Tito Karnavian.*(SR)
Editor: Aser Nerotouw
