SENTANI, KABARTANAHMERH.COM – Masyarakat adat Kabupaten Jayapura yang tersebar di sembilang wilayah adat, melalui wadah Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Jayapura mendesak kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua agar menunjuk Penjabat (Pj) Bupati Jayapura yang akan mengisi kevakuman pasca berakhirnya masa jabatan Bupati Mathius Awoitauw, adalah benar – benar orang yang saat ini sedang aktif berdinas di Pemerintahan Kabupaten Jayapura.
Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Jayapura Daniel Toto
Mengenai desakan masyarakat adat tersebut, di sampaikan secara langsung oleh Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Jayapura, Daniel Toto bersama pengurus lainnya kepada media ini saat ditemui di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura Papua, Senin (05/12/2022) siang.
Daniel menjelaskan, kenapa pihaknya harus mendesak agar penunjukan Pj Bupati Jayapura adalah murni orang yang sedang aktif berdinas di Pemerintahan Kabupaten Jayapura ? karena dalam menjabat nanti, dia (Pj-red) telah paham dan mengetahui situasi masyarakat dan pemerintahan di daerah ini.
“Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Jayapura, maka dibutuhkan seorang pejabat bupati untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala daerah. Kita tahu, bahwa tugas Pj adalah melaksanakan tugas pemerintahan, mempersiapkan segala infrastruktur yang berhubungan dengan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dan sejumlah tugas lainnya yang akan dilakukan dalam roda pemerintahan Kabupaten Jayapura,” sebut Toto
Termasuk, lanjut Ketua DAS Kabupaten Jayapura, Pj juga akan mempersiapkan infrastruktur untuk pemilihan keterwakilan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berasal dari Kabupaten Jayapura. Jadi tugas-tugas seorang Pj Bupati Jayapura itu sangat berat, jika dibandingakan dengan melaksanakan tugas-tugas rutinitas pada waktu sebelum masuk moment-moment seperti ini.
“Dengan demikian, daerah ini sangat memerlukan seseorang penjabat bupati yang betul-betul memahami lingkungan dan pemerintah dimana dia berada. Kalau kita melihat seorang Pj yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Jayapura, dari tiga nama itu membutuhkan pertimbangan yang luar biasa karena mereka sudah bekerja dan mengetahui tentang situasi di Pemerintah Kabupaten Jayapura sampai masuk kampung-kampung,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, desak Daniel, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua harus menunjuk Pj salah satu dari ketiga nama yang telah diusulkan oleh Pemerintah dan DPRD Kabupaten Jayapura. Jika Pj ditunjuk dari luar yang tidak mengusai dan memahami situasi di Kabupaten Jayapur maka akan mempersulit proses pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jayapura.
Dirinya mengharapkan, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mempertimbangkan adanya Otsus.
Dimana, kewenangan diberikan kepada wilayah masing-masing untuk mengatur dan mengurus daerahnya.
Ini menjadi pertimbangan karena wilayah, khususnya untuk wilayah Tabi harus orang Tabi yang mendapat priorotas dalam mengisi posisi-posisi kekosongan yang ada.
Ia melihat, Pj bupati harus mendapat pertimbangan yang rasional dari pemerintah pusat bahkan pemerintan provinsi Papua.
Menunjuk Pj bupati yang bersal dari pengusulan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Jayapura terutama disitu nama Sekda Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi perlu mendapat perhatian, sebab Sekda merupakan salah satu yang aktif berdinas di Pemerintahan Kabupapaten Jayapura dan memahami situasi di daerah ini.
Dengan demikian, perlu pertibangan yang rasional oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua dalam menujuk Pj Bupati Jayapura.
Jangan menunjuk karena adanya kepentingan, yang kemudian dipilih orang yang tidak mengusai wilayahnya, tentu akan membuat proses pemerintahan berjalan sendat-sendat.
“Saya ulangi lagi bahwa, menghadapi momet Pemilu 2024 itu pekerjaan yang sangat berat akan dilaksankan oleh seorang pejabat Bupati Jayapura, dengan demikian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus memperhatikan usul yang disampaikan oleh pemerintah daerah setempat,” ujar Toto seraya mengingatkan.(eldan)
Editor: IscoSumber: Daniel Eluay
