SENTANI, KABARTANAHMERAH.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 10 kali berturut-turut. WTP diraih atas laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua.
Penyerahan WTP ke Pemkab Jayapura diterima Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo pada Kamis, 30 Mei 2024.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan itu turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya Rulliani Talantan dan beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemkab Jayapura. LHP ini diberikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Martuama Saragi.
WTP ini merupakan opini laporan hasil pemeriksaan keuangan yang ke 10 secara berturut-turut diraih Pemkab Jayapura.
Sukses meraih WTP tersebut disambut rasa syukur oleh Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo.
“Saya atas nama Pj Bupati Jayapura beserta seluruh jajaran Pemkab Jayapura mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua beserta jajaran yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan memberikan opini WTP atas audit (pemeriksaan) laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023,” ucapnya.
Orang Nomor Satu di Bumi Khenambay Umbay ini juga berharap, adanya opini WTP tersebut bisa memberikan motivasi bagi Kabupaten Jayapura agar terus meningkatkan kinerja masing-masing.
“Hari ini kita kembali meraih opini WTP untuk ke 10 secara berturut-turut, ini tentunya prestasi bapak ibu semua. Saya berharap bahwa opini ini dapat memberikan dorongan dan juga motivasi bagi bapak ibu agar bekerja lebih baik lagi,” ucap Pj Bupati Jayapura didampingi Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya Rulliani Talantan.
Ketika menjawab pertanyaan wartawan, Pj Bupati Jayapura juga berkomitmen untuk terus berupaya guna menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Hari ini kami dari Pemerintah Kabupaten Jayapura, saya selaku Pj Bupati Jayapura bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura ibu Cintiya (Rulliani Talantan), kita menerima undangan BPK dalam rangka menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023,” ujarnya.
“Disini ingin saya sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura terus berupaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Baik itu, dari aspek pemerintahan, pembangunan dan juga kemasyarakatan,” imbuhnya menambahkan.
Ia pun bertekad untuk mengikuti segala pedoman serta aturan pelaksanaan kegiatan yang telah diterbitkan sebagai bahan acuan bagi Pemkab Jayapura agar dapat menyiapkan laporan keuangan penyelenggaran pemerintah daerah menjadi lebih baik, akuntabel, terukur dan terarah di masa yang akan datang, baik itu dalam pelaksaaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.
“Kita berusaha untuk menyelenggarakan tata kelola (pemerintahan) yang lebih baik. Namun demikian, kita tahu bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan pasti selalu ada irisannya dengan pengelolaan keuangan daerah. Tentunya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengelola keuangan daerah secara akuntabel,” katanya.
Namun demikian, kata Triwarno Purnomo, tak dapat dipungkiri masih banyak juga hambatan dan kendala yang menyangkut pengendalian internal maupun kepatuhan.
“Sehingga saat ini kami rasa bersyukur dan juga sangat berbahagia sekali atas hasil pemeriksaan BPK RI, yang mana kami dari Pemerintah Kabupaten Jayapura kembali menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk yang ke 10 kalinya sejak tahun 2014 hingga. Ini merupakan motivasi buat Pemerintah Kabupaten Jayapura agar terus lebih baik lagi dalam hal pengelolaan keuangan daerah,” pungkas Mantan Pjs Bupati Asmat ini. (Fan)
Editor: Isco
