SENTANI, KABARTANAHMERAH.COM – Dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh sejumlah oknum calon anggota legislatif (Caleg) di Kabupaten Jayapura, didesak untuk ditindak tegas.
Sejumlah calon anggota legislatif (Caleg) maupun Aktivis Anak Asli Bumi Khenambay Umbay meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jayapura untuk bergerak cepat untuk menindak tegas kasus ini.
“Saya ingin berbicara menyangkut aksi pemasangan baliho dengan menggunakan nomor urut, lambang partai dan juga kalimat mengajak kepada masyarakat untuk memilih kepada kandidat tertentu,” ujar Ketua AMPI Kabupaten Jayapura Nelvis Ibo didampingi salah seorang Aktivis Pemuda Kabupaten Jayapura Aris Kreuta, Tokoh Pemuda yang juga Caleg DPR Provinsi Papua dari PKB Jems Tokoro dan Wakil Ketua I Bidang OKK Partai Hanura Kabupaten Jayapura Daniel Yoku ketika memberikan keterangan pers, di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin, 27 November 2023.
“Ini sebuah pelanggaran terhadap peraturan KPU dan juga imbauan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura kepada peserta pemilu. Sebagai peserta pemilu, kami ingin sampaikan bahwa selama ini sudah taat aturan dan juga taat asas, kemudian kami tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh Bawaslu,” tambahnya lagi.
Akan tetapi, Nelvis menyampaikan, dalam tiga minggu terakhir ini pihaknya melihat ada beberapa calon anggota legislatif (Caleg), baik tingkat provinsi maupun kabupaten yang telah memasang baliho sebagai alat peraga mengarah ke alat peraga kampanye (APK) dengan menggunakan atribut partai, gambar poster atau foto oknum-oknum bersangkutan yang dipasang sepanjang titik-titik tertentu di wilayah Kabupaten Jayapura.
Pria yang akrab disapa Neil Manobi ini juga meminta kepada Bawaslu untuk bertindak tegas dan konsisten menanggapi dugaan pelanggaran tersebut.
“Kami minta kepada Bawaslu untuk menindak dengan tegas sesuai ketentuan yang berlaku kepada oknum-oknum yang telah melakukan pelanggaran terhadap imbauan yang dibuat oleh pihak pengawas pemilu itu sendiri,” pintanya.
“Jadi, Bawaslu tidak boleh bersikap tenang atau memberikan arahan-arahan saja, tetapi pengawas pemilu ini harus melakukan langkah-langkah konkrit, nyata dan tegas atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum caleg dari partai tertentu yang telah sengaja melanggar imbauan dari Bawaslu ini,” sambung pria yang juga Caleg DPRD Kabupaten Jayapura dari Partai Golkar ini.
Dirinya juga menyampaikan, bahwa sebagai anak-anak asli Kabupaten Jayapura yang juga maju dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024 ini sangat taat terhadap aturan yang berlaku. “Kami tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, tetapi ada beberapa teman-teman kami yang notabene bukan orang asli Kabupaten Jayapura itu telah terlebih dahulu melakukan (curi) start kampanye. Jadi, ini kami melihat sesuatu yang tidak fair,” paparnya.
Menurut, pelanggaran ini secepatnya harus dituntaskan oleh Bawaslu, dengan segera mengambil langkah-langkah tegas terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum Caleg ini.
Hal yang sama juga dikatakan salah satu Aktivis Pemuda di Kabupaten Jayapura, Aris Kreuta. Ia menuturkan, pihaknya sebagai anak-anak asli Papua yang maju dalam kontestasi pesta demokrasi 2024 ini masih taat kepada aturan pemilu.
“Kami yang maju caleg, masih tunduk dan taat terhadap regulasi penyelenggara pemilu. Teman-teman caleg kami dari saudara-saudara Nusantara ini sudah ada yang terindikasi melakukan (curi) start kampanye,” tuturnya.
Pria yang akrab disapa Akre ini juga menyampaikan, bahwa di daerah ini mempunyai tuan atau bukan daerah kosong.
“Jadi, disini kami imbau mari kita berikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Kalau dugaan pelanggaran-pelanggaran itu sudah jelas melanggar aturan yang termuat dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Oleh karena itu, kami minta kepada Bawaslu harus tegas. Karena dugaan pelanggaran itu bukanlah pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” beber Caleg DPRD Kabupaten dari Partai Gerindra ini.
“Regulasi dari penyelenggara itu wajib ditaati oleh seluruh peserta pemilu 2024. Di dalam regulasi penyelenggara pemilu itu tidak memakai aturan-aturan adat, atau aturan-aturan di pinggir jalan. Karena itu, semua yang nantinya membuat kacau pelaksanaan pemilu kali ini,” tambah mantan Ketua Senat Mahasiswa FISIP Universitas Cenderawasih (Uncen) Tahun 2002-2003.
“Yakni, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan juga Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 itu sudah mengatur segala pelaksanaan tahapan pemilu,” tutup Akre. (Fan)**
Editor: Isco
