SENTANI, KABARTANAHMERAH.COM – Pihak Adat, Agama dan KNPI Kabupaten Jayapura mendesak Mendagri Tito Karnavian mengganti Pj Bupati Jayapura. Hal ini menyusul tidak diberikannya ruang oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura kepada pihak masyarakat adat, agama, KNPI dan KONI Kabupaten Jayapura.
“Ingat sampai saat ini kami masyarakat adat di Kabupaten Jayapura masih ada,” ucap Ketua Dewan Adat Suku Tabi, Daniel Toto ketika memberikan keterangan pers bersama wartawan di Jayapura, Sabtu (14/10/2023) siang.
Menurut Daniel, jika melihat dalam undang-undang 1945 pasal 18 b, di mana negara mengakui keberadaan masyarakat adat.
Namun untuk pengakuannya telah melalui suatu proses panjang, sehingga pada tahun 2013 Pemerintah Kabupatan Jayapura memberikan pengakuan keberadaan masyarakat adat lewat Paraturan Bupati nomor 316.
“Nah inilah proses yang terjadi, dengan begitu negara telah memberikan pengakuan keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura,” terangnya.
Namun dalam perjalanannya, setelah mantan Bupati Matius Awoitauw mengakhiri masa jabatannya, posisi adat itu dimentahkan oleh Pj Bupati yang sekarang.
Seharusnya Pj Bupati ini hanya melajutkan tugas yang sudah dijalankan pemerintah sebelumnya sebagai perintah dari undang-undang.
“Sejak Januari lalu kami ajukan permohoan kepada Pj Bupati untuk lakukan audiensi untuk bertemu dengan dewan adat secara utuh,” terangnya.
Mengingat di Kabupaten Jayapura ada 9 dewan adat suku, sehingga mereka ini harus dipertemukan secara utuh.
Hal ini penting, agar bisa memberikan masukkan apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat diwilayahnya masing-masing.
“Adat inikan mitra pemerintah, apalagi ada peraturan bupatinya, yang terjadi justru ada kotak-kotakan, sehingga kami sangat kesal dengan sikap Pj Bupati,” tegasnya.
Seharusnya Pj Bupati datang ke Kabupaten Jayapura membina mitra Pemerintah yang ada ini, sambil melaksanakan tugas-tugas yang ada, serta mempersiapkan hal-hal lainnya menuju Pilkada.
Deniel Toto menilai, Menteri Dalam Negeri salah menunjuk Pj Bupati Jayapura. Untuk itu pihaknya mendesak Mendagri segera evaluasi kinerjanya dan kalau perlu diganti.
Kritikan yang sama juga datang dari Sekretaris PGGJ Kabupaten Jayapura, George Sorontou mengaku, kinerja Pj Bupati Jayapura sangat buruk.
“Sampai hari ini tidak ada kordinasi kerja dalam lembaga keagamaan. Hal itu bisa dilihat dengan semua kinerja, bantuan atau apapun tidak berjalan dengan baik sampai hari ini,”ucapnya.
Pihaknya melihat bahwa Pj Bupati hanya memihak kepada organisasi kelembagaan keagaman yang abal-abal yang tidak punya dasar hukumnya sama sekali.
Menurutnya, ini sebuah kesalahan fatal dan disinyalir ada kewenangan yang keliru yang dilakukan oleh Pj Bupati untuk menopang lembaga keagaman yang tidak jelas.
“Perlu Pj Bupati tau bahwa PGGJ di Kabupaten Jayapura itu tidak ada dualisme, hanya satu saja yang di Ketuai Pdt. Naftali Modouw, sesuai SK Bupati dan SK dari PGGJ Provinsi Papua yang ditandatangani oleh Pdt. Hizkia Rollo,” cetusnya.
Lanjut Pdt. George, pasti ada kosekuensi yang diambil, ketika melihat kinerja Pj Bupati yang tidak berimbang.
“Kami inikan mitra Pemerintah, kalau kami dilumpuhkan, pasti ada kosekensi yang dilakukan seperti aksi demo dari pihak gereja sebagai langkah terakhir,” bebernya.
Sementara itu Ketua KNPI Kabupaten Jayapura, Cristoper P. Suebu mengaku, ada sikap kecewa dari KNPI Kabupaten Jayapura terhadap sikap PJ Bupati yang tidak memberikan perhatian kepada organisasi resmi yang ada di Kabupaten Jayapura.
“Kami KNPI Kabupaten Jayapura merasa kecewa dengan kinerja Pj Bupati Jayapura. Ini menyikapi terkait anggaran KNPI yang sampai saat ini belum ada petunjuk pencairan olehnya,” katanya.
Padahal anggaran itu sangat dibutuhkan oleh KNPI, apalagi dalam waktu ini ada peringatan HUT Sumpah Pemuda.
Selain itu ada banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh pemuda bersama OKP yang ada, namun semua terbengkalai dengan anggaran.
“Kami berharap Pj Bupati Jayapura, sebagai Pembina organisasi di Kabupaten Jayapura jangan kotak-kotakkan kami pemuda, karena kami juga punya kontribusi untuk proses pembangunan di Kabupaten Jayapura,” ujarnya
Cristoper mengancam, jika Pemerintah masih mengkotakkan pemuda di Kabupaten Jayapura, maka KNPI akan ambil langkah lain dengan melakukan aksi demo besar-besaran yang melibatkan semua OKP yang berada dibawah KNPI.
“Harus bijaksana dalam mengambil suatu langkah, hal ini penting karena Pj Bupati adalah sebagai Pembina OKP di Kabupaten Jayapura,” terangnya.
Hal senada disampaikan, Wakil Ketua MPI DPD KNPI Kabupaten Jayapura, Nelvis K. Manobi bahwa KNPI tetap menghormati Pemerintah sebagai mitra kerja.
Memang dalam mengambil keputusan di perlukan pertimbangan yang matang dan terukur sehingga keputusan tersebut bermanfaat bagi penerima manfaat.
“Jadi perlu diketahui bahwa MPI beranggotakan seluruh ketua-ketua OKP/OKPI/OKP Parpol dan OKP lokal, kami semua bertanggung jawab untuk menjaga eksistensi KNPI,” tuturnya.
Nelvis juga meminta kebijaksanaan Pj Bupati sebagai pembina Organisasi KNPI di Kabupaten Jayapura untuk membuka diri dan menerima KNPI sebagai mitra kerja.
Hal penting lainnya agar PJ Bupati tidak mendengar hasutan yg memecah belah persatuan pemuda di Kabupaten Jayapura.
Sementara itu, sehubungan dengan dana operasional KNPI, MPI sebagai lembaga tertinggi KNPI, sangat menyangkan sikap Pemerintah yang tidak membuka diri menerima pemuda KNPI sebagai mitra kerja dan tidak memberi operasional KNPI sebagai perangsang bagi pengembangan pemuda di Kabupaten Jayapura.
“Perlu diketahui bahwa ada sekitar 50 OKP resmi di Kab. Jayapura yang memiliki SK resmi secara hirarki. Walaupun tidak terdaftar di Kesbangpol, tetapi mereka resmi karena ada SK dari tingkat Provinsi dan pusat,” tutup Nelvis. (*).
Editor: IscoSumber: Hans Palen || Jack Daniel
