SENTANI, KABARTANAHMERAH.COM – Dr. Timothius J. Demetouw, S.E., M.Si., secara resmi dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura.
Pelantikan Timothius J. Demetouw sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura ini bersamaan dengan lima pejabat Eselon II lainnya oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., pada Rabu, 7 Desember 2022 lalu.
Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura Dr. Timothius J. Demetouw, S.E., M.Si., mengatakan, jabatan adalah sebuah amanat dan amanat itu merupakan tanggung jawab dan tanggung jawab itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.
“Tanggungjawab itu juga kita pertanggung jawabkan kepada pemberi amanat tersebut dalam hal ini pak (mantan) Bupati Jayapura dan tanggungjawab yang saya pikul saat ini harus kepada masyarakat umum dan khususnya masyarakat yang ada di Bumi Khenambay Umbay,” ujar Timothius Demetouw, ketika dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya, Kamis, 15 Desember 2022.
Lanjut mantan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura ini mengatakan, dirinya akan memperjuangkan seluruh hak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemkab Jayapura.
“Ketika saya dilantik sebagai Kepala BKPSDM, saya akan memperjuangkan semua hak pegawai yang ada. Jadi, hak pegawai inikan banyak terutama pegawai punya hak untuk bisa mendapatkan promosi, kemudian yang kedua adalah dia punya hak untuk mendapat kenaikan pangkat dan yang ketiga itu dia punya hak bisa mendapat hak tepat waktunya untuk pensiun,” kata Timothius Demetouw.
“Jadi, ini sebenarnya proses daripada dia mulai direkrut, kemudian dia ikut pengembangan dalam jabatan karier dan setelah itu dia akan masuk pada pensiun. Itulah tiga hal penting yang ada di dalam kepegawaian dan harus benar-benar kita dorong untuk semua jalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” tambahnya.
Kemudian, Timothius Demetouw menyampaikan, sudah tidak ada lagi pegawai bilang dia belum punya berkas, sehingga dia belum bisa naik pangkat dan lain sebagainya.
“Semua data itu harus di olah di kepegawaian, jadi tidak ada kata terlambat.
Pada saat dia pensiun, sekaligus dia pegang SK,” paparnya.
“Begitupun juga pada saat dia usul untuk dua tahun kemudian dia harus naik berkala, maka dia harus dapat haknya.
Sehingga ada perubahan gaji bagi dia lewat berkala yaitu, dua tahun sekali itu harus hak dia terima dan persyaratan itu sekda harus disiapkan agar data urutan kepangkatan ini sangat penting sebagai badan di kepegawaian itu harus menyusun data tersebut. Supaya data itu menjadi ukuran dan juga menjadi tolak ukur untuk bagaimana kita bisa melaksanakan tugas-tugas keberpihakan kepada pegawai,” ujarnya menambahkan.
Tambahnya lagi, ini yang akan menjadi pelaporan bagi pihaknya, kemudian hak-hak pegawai lainnya yang menduduki jabatan ada persyaratan lain seperti harus ikut Diklat, entah itu fungsional maupun struktural itu menjadi hak bagi mereka yang sudah harus menduduki jabatan.
“Hal itu nanti yang akan saya coba lakukan di BKPSDM dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Meskipun saya punya waktu tidak lama di BKPSDM, karena saya di tahun 2023 sudah masuk pensiun.
Akan tetapi, sistem ini saya perlu bangun terlebih dahulu agar bisa dilanjutkan oleh pejabat berikutnya untuk bisa menjadi pedoman atau mengembangkan kepegawaian lebih baik lagi dari hari ini,” pungkas pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Balitbangda Kabupaten Jayapura tersebut. (eldan)
Editor: IscoSumber: Daniel Eluay
