SENTANI, KABARTANAHMERAH.COM – Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray secara resmi membuka Kick Off Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) di Provinsi Papua, (Selasa, 22/11/2022).
Dalam sambutannya Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Jan Jap Ormuseray atau yang akrab disapa JJO menjelaskan, Kick Off Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi atau RKTP Provinsi Papua Ini akhirnya kita laksanakan pada Tahun 2022 ini,
“Dimana 10 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua telah menyusun draft RKTP untuk periode 2013-2033 namun pastinya data yang telah dijadikan referensi saat itu perlu untuk ditinjau kembali dan diperlukan pembaharuan data sekaligus penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan terbaru pasca terbitnya undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 dan undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua” jelas JJO.
Lanjut katanya, pertemuan Ini mengandung makna menyusun kembali atas apa yang telah kita lakukan bersama sekaligus komitmen untuk memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan yang mendukung suksesnya pembangunan yang berkelanjutan penyusunan RKTP ini juga dan menggali senantiasa apa yang ada di dalam benak kita tentang peran hutan sebagai elemen dan struktur pembentuk bentang alam dan lingkungan yang perlu senantiasa bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati. Ungkap JJO.
JJO saat memberikan sambutan pada Pembukaan Kick Off Penyusunan RKTP di Provinsi Papua ( Jack Daniel )
JJO menambahkan perencanaan adalah suatu proses menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia pada sisi lainnya pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan kedua-duanya memiliki keterkaitan yang sangat erat.
“maka dapat kita katakan bahwa tanpa perencanaan kegiatan pengendalian menjadi tidak berdasar sedangkan tanpa pengendalian perencanaan menjadi kegiatan yang tidak berarti dan terarah” tegasnya
JJO menjelaskan, Untuk itu di dalam penyusunan RKTP ini perlu memperhatikan kedudukan dan keterkaitannya dengan rencana pembangunan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan yang menengah dan rencana kerja pemerintah perlu juga untuk dijadikan pemahaman bahwa RKTP sebagai dokumen perencanaan sektor kehutanan jangka panjang merupakan dokumen perencanaan kawasan hutan yang disusun secara sinkron dengan rencana kehutanan tingkat nasional yang selanjutnya menjadi dasar dalam upaya pemenuhan kewajiban pemerintah daerah mengenai penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Jelasnya
RKTP sebagai rencana sektor kehutanan diharapkan menjadi acuan dalam menyusun rencana pembangunan rencana investasi dan rencana kerja usaha dengan cakupan lebih rendah baik berdasarkan skala geografis jangka waktu maupun program-program pembangunan kehutanan di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.
lanjut katanya, Penyusunan RKTP yang pada hari ini baru dimulai dan akan melalui beberapa tahapan sampai pada dokumen akhir.
“Tahapannya meliputi tahap persiapan tahap integrasi data spasial dan non spasial analisis kondisi dan isu strategis serta peluang kontribusi manfaat ekonomi sosial dan lingkungan sektor kehutanan di tingkat provinsi serta penetapan visi dan misi pengurusan hutan penyusunan arahan skenario dan penyusunan konsep RKTP itu sendiri” Jelasnya
“Yang diimplementasikan di tingkat provinsi sangat kami perhatikan secara serius dan kami tangani secara konsisten termasuk hal-hal yang menyangkut tentang bentangan alam serta yang menyangkut pertimbangan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kami akan berupaya menyusun menyusun RKTP secara detail untuk menjaga kepentingan penurunan emisi gas rumah kaca sesuai target nasional. Ungkap JJO tegas.
Tambah JJO, yang menyangkut skenario RKTP salah satunya akan mengambil referensi dari keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 168 Tahun 2022 tentang volume 2030 untuk pengendalian perubahan iklim dengan harapan RKTP Provinsi Papua adalah Rencana Kehutanan di Provinsi yang mengarah pada upaya memenuhi target pengendalian itu hal ini sekaligus menunjukkan komitmen bahwa kami akan terus bekerja untuk kepentingan nasional.
Katanya, Berbagai upaya telah dikerjakan membuahkan hasil dan kehidupan memerlukan sistematika yang jauh lebih baik lagi antara lain pertama Provinsi Papua berkomitmen mempertahankan kawasan hutan sebesar 90%, kedua telah dilakukan pembentukan kelompok kerja RI di Provinsi Papua yang melibatkan para pihak terkait yang, ketiga Selain itu menjaga area high konservatif tinggi di wilayah perkebunan dan konsesi kehutanan, keempat peningkatan hukum melalui pengawasan yang semakin ketat dan regulasi yang semakin kuat, kelima langkah-langkah penguatan data dan informasi sumber daya hutan yang bersifat keruangan atau spasial yang berkualitas integrasi sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan ilmu hal yang telah dikerjakan itu dan yang akan terus dikerjakan sepenuhnya merupakan kerja keras dengan dedikasi pada kelestarian lingkungan dan hutan secara fisik dan lebih jauh dari kelestarian fungsi alam kita perlu bersama-sama dan terus berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat sehingga
Implementasi rencana sektor kehutanan ini dapat berjalan terencana dengan baik dan bisa mencapai sasaran bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati pada kesempatan ini
“JJO mengajak seluruh RTP Provinsi Papua hari ini untuk kita dapat bersama-sama secara bahu-membahu memberikan kontribusi pada tahap selanjutnya menurut kewenangan tupoksi atau tanggung jawab masing-masing untuk suksesnya penyusunan dokumen RKTP Papua ini.. yang mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan rendah ini serta pendekatan budaya dan kearifan lokal merupakan modal besar untuk itu kami memandang sangat penting untuk memastikan bahwa komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata yang berdasar pada perencanaan kehutanan yang lebih baik. Ungkapnya
Editor: IscoSumber: Jack Daniel
