JAYAPURA, KABARTANAHMERAH.COM – Hak – Hak Hidup Masyarakat Adat atas tanah yang dicaplok Perusahan kelapa sawit di wilayah Nemblong ( Nimboran ) menjadi sorotan keras dari Dewan adat Suku Nembloung (Nimboran) dalam momen persiapan hari kebangkitan Mayarakat Adat Ke – 9 di kabupaten Jayapura pada 24 Oktober nantinya.
Penyampaian Aspirasi Oleh Ketua Dewan Adat Grime Nawa Kepada Pemda Kabupaten Jayapura ( Vihky/ kabartanahmerah.com )
Ketua Dewan Adat Nemblong (Nimboran), Mathias Sawa saat ditemui di Kampung Berap Distrik Nimbokrang (26/9/2022) lalu, usai penutupan Festival Kuliner, ia mengatakan bahwa dari 32.000 Ha hak atas tanah adat, ada 16.000 hektar sudah dikapling dan menjadi Hak Guna Usaha (HGU).
“Hak kami yang juga hak hidup kami, hilang dengan sendirinya. Ini bukan hal kecil. Negara harus melihat hal ini, Kami masyarakat adat yang ada dalam negara ini, hak-hak kami dicaplok untuk kepentingan bisnis,” tegas Mathias Sawa.
Baca Juga : Masyarakat Adat Grime Nawa Minta HGU PT. Permata Nusa Mandiri Dicabut
Lebih lanjut ditegaskan, kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura yang sudah mencapai 9 Tahun ini, merupakan suatu ruang yang sangat baik bagi masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, sehingga dalam 9 tahun ini, masyarakat adat di Kabupaten Jayapura muncul ke permukaan dan dikenal publik.
“Jadi untuk tahun ini, bertepatan dengan momentum KMAN yang akan dilaksanakan secara nasional di wilayah adat Tabi Papua, diharapkan hal-hal yang selama ini menjadi pergumulan masyarakat adat, dapat dibahas dalam forum resmi seperti itu.”harapnya
Baca Juga : Ritual Adat Dafonsoro Utara Warnai Workshop Perempuan AMAN
“Saya selaku Ketua Dewan Adat Suku Nemblong (Nimboran) Kabupaten Jayapura Papua, di bawah naungan Dewan Adat Papua, yang merupakan mitra bersama Aliansi Masyarakat adat Nusantara (AMAN), mengharapkan supaya, dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke enam ini, harus benar-benar mengakomodir semua persoalan. Hak-hak masyarakat adat di seluruh Nusantara yang diklaim, dengan berbagai bentuk Skenario Perijinan, seperti contoh kasus yang kami alami, sehingga ada regulasi yang benar-benar berpihak kepada masyarakat adat pemilik bumi ini,” kata Mathias Sawa. (Kromsian, MC-KMAN VI)
Editor: Isco LoveSumber: MC - KMAN
