SENTANI, KABARTANAHMERAH.COM – Ratusan masyarakat adat Grime Nawa yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Lembah Grime Nawa melakukan seruan aksi menuntut pencabutan ijin kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura, atas tanah adat yang di kelola oleh PT. Permata Nusa Mandiri pada Rabu, (07/09/2022), di gunung merah Kantor Bupati Jayapura.
Masa yang tergabung memulai aksinya dari luar pintu gerbang kompleks Kantor Bupati Jayapura menuju halaman Kantor Bupati,namun dari pihak keamanan mengarahkan masa berkumpul di lapangan apel Kantor Bupati, untuk melakukan aksi penyampaian aspirasi mereka, masa pun menyetujuinya.
Sembari berjalan menuju titik yang diarahkan, masa meneriakkan agar Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw,SE.MSi., keluar memenuhi mereka dan menjawab aspirasi mereka saat itu juga.
Tuntutan dasar mereka agar Pemerintah Kabupaten Jayapura, atas nama Bupati Jayapura segera mencabut Ijin Hak Guna Usaha ( HGU ) atas lahan 30.920 Ha yang berlokasi di wilayah adat mereka Grime Nawa Kabupaten Jayapura yang di gunakan oleh PT.PNM.
Karena adanya agenda lain di luar, sehingga Bupati Jayapura di wakili oleh Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayatoro, untuk memenuhi masyarakat adat yang melakukan aksi.
Penyampaian Aspirasi Oleh Ketua Dewan Adat Grime Nawa Kepada Pemda Kabupaten Jayapura ( Vihky/ kabartanahmerah.com )
Pada aksi itu, Ketua Dewan Adat Grime Nawa, Mathius Sawa, di hadapan Wakil Bupati Jayapura dan beberapa pejabat daerah Kabupaten Jayapura, Ia meminta dengan tegas jika mereka harus pulang dengan membawa Surat Keputusan ( SK ) pencabutan ijin atas tanah adat yang diberikan HGU kepada perusahaan
” Kami masyarakat hari ini datang dengan tujuan pulang membawa SK pencabutan ijin atas tanah adat kami yang diberikan HGU kepada perusahan” ucap Matihus Sawa
Begitupun juga beberapa masyarakat yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, tujuan mereka sama, mereka tidak mau adanya lahan adat mereka digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, karena bagi mereka itu hanya akan merusak tanah dan hutan mereka, sehingga mereka meminta ijin HGU segera dicabut.
Aspirasi masyarakat adat Grime Nawa, diterima dengan baik oleh Wakil Bupati Jayapura dan beberapa pejabat.
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE.MSi., menyampaikan tanggapan atas aksi itu yang dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro, di hadapan masa, ada 4 poin yang disampaikan oleh Bupati Jayapura diantaranya
- Ijin lokasi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jayapura telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang
- Diharapkan tidak boleh ada aktivitas yang dilakukan oleh PT.PNM di atas lokasi sambil menunggu hasil evaluasi tim kajian
- Pemerintah Kabupaten Jayapura mendukung secara penuh dilakukannya pemetaan wilayah adat di lokasi
- Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Pemerintah Provinsi Papua akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian lingkungan hidup terkait ijin Pelepasan Kawasan Hutan ( IPKH ). Mengenai HGU akan ditinjau kembali dengan melihat pemetaan adat yang akan ditetapkan
Penyerahan Surat Tanggapan Bupati Jayapura Oleh Wakil Bupati Jayapura Kepada Ketua Dewan Adat Grime Nawa ( Vihky/ kabartanahmerah.com )
Untuk tindak lanjut terkait SK, Giri Wijayantoro, Ia Menyampaikan akan menunggu Bupati Jayapura, yang artinya kepastian hukum akan di tandatangani Bupati Jayapura.
Kepada masa juga, Giri Wijayantoro, mengapresiasi apa yang menjadi tuntutan, kerena baginya Masyarakat sudah paham tentang kondisi dan situasi keberlangsungan hidup mereka di atas tanah adat mereka sendiri untuk masa depan.
Kapada Pemerintah Kabupaten Jayapura, kordinator aksi, Yustus Yekusamon, bersama Masyarakat adat bersepakat akan kembali lagi pada tanggal, 21 September 2022, untuk menerima hasil keputusan Bupati Jayapura, terkait tuntutan mereka.
Penulis : Vihky
Editor : Isco
Jika ada saran dan masukan silakan mengisi pada formulir berikut :
