SENTANI, KABARTANAHMERAH.COM – Kegiatan sosialisasi di Kampung Baborongko, Kadishut Papua Jan Jap Ormuseray, SH., M.Si menegaskan, bahwa sosialisasi ini, kegiatan resmi dari Pemerintah Jerman melalui Forclime – GIZ dengan Pemerintah Indonesia melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray, SH., M.Si mengatakan Masyarakat Kampung Baborongko, Distrik Ebungfauw, Kabupaten Jayapura kini mendapat dukungan untuk penguatan kapasitas masyarakat kampung dari Forclime – GIZ (Lembaga Kerjasama Pemerintah Jerman dan Indonesia)
Hal ini sampaikan Jan Jap Ormuseray di hadapan masyarakat Kampung Baborongko ketika dilakukan sosialisasi tentang peran Forclime dari GIZ Jerman untuk membantu masyarakat kampung Baborongko, Sabtu, 21. Mei 2022.
Baca Juga : Jan Jap Ormuseray, GIZ – Forclime dari Jerman Bantu Penguatan Kapasitas Masyarakat Baborongko
sementara itu, Direktur Program Forclime – GIZ, Gerorg Buchholz kepada masyarakat Kampung Baborongko menjelaskan, bahwa Forclime – GIZ akan memberikan bantuan peguatan kapasitas terhadap masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, sehingga masyarakat mandiri secara ekonomi.
“Forclime – GIZ mempunyai tenaga ahli yang dapat mendukung masyarakat. Jadi kami datang bukan untuk bawah uang, tapi kami datang ke Baborongko untuk memberi penguatan terhadap kapasitas masyarakat melalui jalur adat, gereja dan pemerintahan kampung,” ujar Gerorg Buchholz.
Gerorg Buchholz menjelaskan, Indonesia adalah negara mitra prioritas dari kerjasama internasional Jerman. Kerjasama teknis dengan Indonesia dimulai pada tahun 1958.
Berdasarkan penugasan oleh Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), GIZ bekerja di Indonesia sejak tahun 1975 dan sejak saat itu mempunyai kantor di Jakarta.
“Saat ini, per 31 Desember 2021, Kementerian Federal Lingkungan Hidup Jerman, Kementerian Luar Negeri Jerman dan Uni Eropa telah menyiapkan 351 tenaga kerja nasional, 34 tenaga kerja asing, 3 Tenaga Ahli Terintegrasi pada institusi setempat dan 4 Tenaga Ahli Pembangunan di Indonesia,” kata Gerorg Buchholz.
Dijelaskan juga, Indonesia adalah satu negara transisi. Walaupun sejak tahun 2007 Indonesia termasuk negara berpenghasilan menengah (middle income country), namun ada ketimpangan antar wilayah yang sangat besar: Gambaran kota-kota besar dengan pusat perbelanjaan yang modern sangatlah berkontras dengan daerah-daerah pedesaan yang masih tertinggal. Indonesia merupakan anggota dari Kelompok 20 Ekonomi Utama (G20) dari negara-negara maju dan berkembang yang memainkan peran yang terus bertambah besar. Jakarta sebagai ibukota Indonesia merupakan tempat kedudukan dari Sekretariat dari Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN). Berdasarkan bobot regionalnya negara ini merupakan mitra pembangunan global dari BMZ.
Pada negosiasi antar pemerintah bulan November 2013 dengan pemerintah Indonesia disetujui untuk mengkonsentrasikan kerjasama pembangunan pada tiga titik berat, yaitu: energi dan perubahan iklim, pertumbuhan inklusif yang dapat menjangkau masyarakat luas, dan pemerintahan yang baik dan mempunyai jejaring global.
Di Indonesia, mitra GIZ secara resmi adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, – BAPPENAS).
Tentang Forclime, Gerorg Buchholz menjelaskan, tujuan menyeluruh program ini adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan seraya meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa miskin Indonesia. Dalam rangka mencapai sasaran ini, Tim Program ini akan mendukung Pemerintah Indonesia merancang dan mengimplementasikan reformasi hukum, kebijakan dan kelembagaan untuk pelestarian dan pengelolaan hutan yang lestari, pada tingkat lokal, provinsi dan nasional.
Pendampingan Forclime, yaitu :
- Saran pengembangan strategi atas pengelolaan hutan dan REDD+ di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten;
- Saran teknis terkait dengan kerangka kerja pelaksanaan REDD+ di berbagai tingkatan, termasuk mekanisme finansial iklim;
- Mendukung proses reformasi administrasi kehutanan seperti pembentukan unit-unit pengelolaan hutan dan skema-skema hutan masyarakat;
- Mendukung konservasi alam dan Mekanisme Pembagian Akses dan Manfaat (Access and Benefit Sharing Mechanism/ABS);
- Mendukung pengembangan skema pembayaran jasa lingkungan untuk mendukung mata pencaharian lestari di pedesaan;
- Mendukung pemasaran dan penggunaan lestari hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat local dan mendukung Langkah-langkah kebijakan yang bertujuan bagi bioekonomi berbasis hutan, termasuk kerja sama dengan universitas lokal; dan
- Membangun kapasitas untuk pengelolaan hutan lestari dan konservasi alam.
Fokus geografis Forclime, ada di Indonesia Timur, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat. Dukungan untuk implementasi mekanisme kebijakan kehutanan internasional di tingkat lokal, termasuk REDD+ di bawah Konvensi Perubahan Iklim dan Mekanisme Pembagian Akses dan Manfaat (Access and Benefit Sharing Mechanism/ABS) yang ditetapkan di bawah Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah fitur penting dari program, dan menghasilkan pembuat keputusan dengan pengalaman tentang bagaimana konsep internasional dapat diimplementasikan di lapangan.
Dikutip dari : www.newguineakurir.com
Sumber : https://www.newguineakurir.com/2022/05/22/giz-forclime-dari-jerman-bantu-penguatan-kapasitas-masyarakat-baborongko/
Penulis : Redaksi
